Pontianak, (Tagar 13/6/2018) – Karolin-Gidot masih unggul dibanding pasangan Midji-Norsan setelah debat kedua, menurut lembaga survei Cirus Surveyor Group (CSG).

Pemilihan gubernur-wakil gubernur Kalimantan Barat diikuti tiga pasangan calon. Pertama, Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat. Kedua, Sutarmidji-Ria Norsan diusung Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga, Milton Crosby-Boyman Harun diusung Partai Amanat Nasional dan Partai Gerakan Indonesia Raya.

Dilansir dari Antara, Direktur CSG Kadek Dwita Apriani menyampaikan hasil surveinya di Pontianak, Selasa malam (12/6).

"Debat publik calon gubernur dan wakil gubenur Kalbar merupakan salah satu momentum penting dalam proses Pilkada Kalbar. Debat tersebut jelas mempengaruhi persepsi publik terhadap calon pemimpin Kalbar yang akan dipilihnya nanti," kata Kadek.

Ia menjelaskan, efek debat kandidat terhadap persepsi publik mengenai cagub dan cawagub dapat diukur melalui sebuah studi kuantitatif (survei). Untuk itu CSG melaksanakan survei persepsi publik pascadebat calon gubenur dan wakil gubenur Kalimantan Barat.

"Survei ini diselenggarakan pada akhir bulan Mei 2017 dengan menggunakan metode 'multi stage random sampling'. Jumlah sampel pada survei ini sebanyak 1000 responden yang tersebar secara proporsional di 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat," tuturnya.

Untuk tingkat margin of error (MOE) dalam survei ini sebesar 3,2 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Menurutnya, terdapat beberapa temuan menarik dalam survei ini. Pertama, pengetahuan publik mengenai Pilkada Kalbar 2018, dimana sebanyak 86 persen pemilih telah mengetahui bahwa pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018.

"Kedua, pemilih Kalbar yang menyaksikan debat kandidat sebanyak 22,2 persen," katanya.

Dari pemilih yang menonton debat, 66 persen di antaranya mengaku dapat memahami isi debat tersebut. Survei ini juga mengukur efek debat cagub dan cawagub terhadap penilaian publik alas kemampuan kandidat dalam berbagai aspek.

"Pasangan Karolin-Gidot diketahui memperoleh penilaian yang lebih positif dari penonton debat kandidat, dibandingkan paslon lainnya.

Temuan berikutnya terkait angka popularitas dan elektabilitas kandidat sebulan menjelang hari pemilihan," kata Kadek Dwita.

Hasil survei menunjukkan persaingan ketat antara dua paslon, yakni Karolin-Gidot dan Midji-Norsan. Selisih angka popularitas dan elektabilitas kedua paslon ini masih berada pada kisaran margin of error (MOE).

Elektabilitas Karolin-Gidot dalam survei ini sebesar 45,3 persen. Selisih elektabilitasnya pada kisaran 2,3 persen dengan Midji-Norsan yang memiliki angka elektabilitas 43 persen. Sedangkan jumlah pemilih yang memilih Milton-Boyman sebanyak 6,13 persen.

Pemilih yang belum menentukan pilihannya sebanyak 4,9 persen. Hal ini berarti elektabilitas dua kandidat yakni Karolin-Gidot dan Midji-Norsan berada pada posisi yang seimbang.

Namun masih terdapat 4.9 persen pemilih yang belum menentukan pilihannya dan akan menjadi salah satu penentu pada kontestasi ini. Selain ilu, terdapat 10 persen pemilih yang masih mungkin mengubah pilihannya karena alasan program kandidat lain yang lebih menarik.

"Oleh sebab itu, debat publik terakhir akan menjadi sangat panting bagi cagub dan cawagub guna meyakinkan pemilih mengenai programnya," katanya.

Baca juga: Karolin, Dangdut Is The Music Of My Country, Warga: Kampanye Asyik Ala Cagub Kalbar

Pemerataan Pembangunan

Sebelumnya, Karolin Margret Natasa mengatakan dirinya memiliki jaringan yang kuat di pusat dan daerah. Hal itu menurutnya penting untuk membicarakan persoalan di Kalimantan Barat.

Ia mengatakan itu dalam jamuan makan malam bersama dan dialog ekonomi di Pontianak, Minggu (11/6).

Karolin mengatakan dirinya berpengalaman sebagai anggota DPR RI.

"Jaringan kami, kesatuan kami dengan pemerintah pusat dan Presiden itu bukan omong kosong. Sekarang saya buktikan dengan menghadirkan para anggota DPR RI dalam forum ini sekalipun ini bukan daerah pemilihan mereka," katanya.

Pembicara yang hadir dalam dialog tersebut adalah Hendrawan Supratikno bersama G Michael Jeno, anggota DPR RI Komisi XI, dan Darmadi Durianto, anggota DPR RI Komisi VI serta tokoh masyarakat Kota Pontianak.

Karolin mengatakan kehadiran para tokoh politik nasional tersebut merupakan bentuk dukungan dan bukti nyata adanya jaringan kuat di pusat melalui partai pengusung khususnya PDI Perjuangan.

Ia menilai jaringan kuat dengan pemerintah pusat sangat penting bagi seorang gubernur.

"Berdasarkan undang-undang, gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Tugasnya mewakili pemerintah pusat. Sehingga kalau seorang gubernur tidak tahu siapa yang dia wakili, tentu akan sulit membangun di daerah yang dipimpinnya," kata Karolin.

Menurutnya, ketidakselarasan antara pemerintah pusat dan daerah sering menyebabkan tidak berjalannya program pemerintah pusat dengan baik bahkan cenderung stagnan.

Hal inilah yang menantang dirinya untuk maju sebagai calon gubernur Kalbar 2018.

"Saya ingin agar apa yang sudah baik dirumuskan di Jakarta, apa yang sudah baik dari Pak Jokowi itu dapat kita laksanakan tanpa hambatan di daerah, sehingga bisa mempercepat dan memeratakan pembangunan di Kalimantan Barat," katanya. (af)