Jakarta, (Tagar 15/7/2018) – Tingkat keterpilihan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2019 adalah yang tertinggi. Demikian hasil survei The Initiative Institute.

"Elektabilitas Mahfud sebagai cawapres capai 70,6 persen. Ini karena banyak yang menganggap Mahfud sebagai figur yang bisa merepresentasikan kestabilan politik," ujar CEO The Initiative Institute Airlangga Pribadi di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (15/7).

Mantan menteri pertahanan pada masa Kabinet Persatuan Nasional itu, menurut Airlangga, memiliki modal politik yang dinilai mampu meredam konflik di kalangan masyarakat.

"Mahfud itu dekat dengan dua kelompok masyarakat, yang berbasis nasionalis dan berbasis Islam. Jadi dia figur yang bisa mendukung kestabilan politik," jelas Airlangga.

Airlangga berpendapat, faktor intelektualitas serta bebasnya Mahfud dari kepentingan partai politik, menjadi beberapa alasan angka keterpilihan mantan Anggota DPR RI itu tinggi.

Selain Mahfud, survei The Initiative Institute juga mencatat sejumlah tokoh lain dengan elektebilitas tertinggi sebagai bakal calon wakil presiden pada 2019, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebesar 64,1 persen, Pengusaha Chairul Tanjung 62, 3 persen, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 60,9 persen, serta mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo 59,4 persen.

Gatot Kalahkan Prabowo

Hasil survei The Initiative Institute juga mencatat, elektabilitas mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2019, lebih tinggi dibandingkan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Yang menarik, Gatot Nurmantyo dalam survei kami, angka keterpilihannya lebih tinggi daripada Prabowo Subianto. Posisi elektabilitas Gatot ini nomor dua tertinggi setelah Pak Jokowi," jelas Airlangga Pribadi.

Disebutkan, kajian The Initiative Institute menunjukkan tingkat keterpilihan sejumlah tokoh sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2019, di antaranya Joko Widodo sebesar 77,8 persen, mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo sebesar 63 persen, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebanyak 62 persen, dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sebesar 61,5 persen.

Adapun elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 58,7 persen, Sri Mulyani Indarwati 53,3 persen, serta Tuan Guru Bajang Zainul Majdi sebanyak 50 persen.

"Khusus untuk kasus Gatot, yang mengalahkan Prabowo, kebetulan mereka sama-sama berlatar belakang militer. Perolehan angka itu kemudian menunjukkan bahwa responden ingin melihat figur pemimpin yang lebih muda dan kemudian sudah perlu ada pergantian generasi elit militer dalam politik," tutur Airlangga.

"Tokoh militer yang sudah lama dalam dunia politik, sekarang juga diasumsikan untuk bekerja 'di belakang layar' saja," tambah dia seperti dirilis Antara.

Dalam pemaparan hasil survei tersebut, Airlangga juga menjelaskan, tingkat keterpilihan calon presiden petahana Joko Widodo menjadi yang tertinggi karena dianggap dapat bekerja secara profesional, memiliki pengalaman dalam pemerintahan, serta beragama Islam.

Survei The Initiative Institute yang dilaksanakan pada 10 Juli-15 Juli 2018, menggunakan pendekatan "purposive sampling". Respondennya adalah pihak-pihak yang memiliki informasi cukup baik tentang kebijakan dan karakteristik tokoh.

Kelompok responden yang berpartisipasi dalam survei tersebut, meliputi akademisi, jurnalis, anggota organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, kalangan profesional, serta anggota organisasi nonpemerintah.

Dukung Moeldoko

Sementara itu, dukungan kepada Jenderal (Purn) TNI Moeldoko sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo pada 2019 muncul di Semarang, yakni dari ormas Lindu Aji.

"Berdasarkan beberapa hasil survei, kan menempatkan Jokowi sebagai capres yang paling kuat elektabilitasnya," kata Wakil Ketua Umum DPP Lindu Aji Heru Supriyono di Semarang, Minggu.

Sebagai organisasi kemasyarakatan, kata dia, Lindu Aji melihat hasil survei itu sejalan dengan realitas di lapangan, seperti banyak infrastruktur yang dibangun, jalan-jalan yang semakin baik.

"Jadi, ini bukan berandai-andai. Fasilitas yang dibangun ada, jalan-jalan juga diperbaiki. Untuk mendampingi Jokowi sebagai capres, dibutuhkan wakil yang betul-betul mumpuni," ucapnya.

Diakuinya, saat ini banyak sosok yang meramaikan bursa cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019, baik dari kalangan politik, tokoh agama, hingga tokoh profesional, termasuk dari kalangan TNI dan Polri.

Heru mencontohkan Muhaimin Iskandar, Romahurmuziy, Airlangga Hartarto, KH Said Aqil Siradj, Mahfud MD, Jenderal Pol Tito Karnavian, hingga mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Moeldoko.

"Berdasarkan analisis kapasitas figur, dinamika dukungan masyarakat, dan kebutuhan kepemimpinan yang kuat untuk melanjutkan pembangunan lima tahun ke depan, kami mendukung Pak Moeldoko," tuturnya.

Dipilihnya dukungan kepada Moeldoko sebagai cawapres mendampingi Jokowi, lanjut dia, merupakan keputusan tepat karena duet sipil dengan militer merupakan cerminan kepemimpinan yang kuat.

Sosok Moeldoko, kata dia, selama menapaki karier kemiliteran hingga menduduki pucuk pimpinan TNI sangat baik, dan tidak ditemukan catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hukum.

Kemampuan Moedoko di luar kemiliteran juga sudah teruji, kata, ditunjukkan kepemimpiannya di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) hingga jabatannya sekarang sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

"Presiden Jokowi kan sudah mengantongi lima nama cawapres untuk mendampinginya lima tahun mendatang. Kami berharap Pak Moeldoko yang akan akan mendampingi. Ini sikap dukungan kami," kata Heru.

Sekretaris Jenderal DPP Lindu Aji, Nanang menambahkan ormas tersebut sudah memiliki cabang di 98 persen wilayah Jawa Tengah dengan jumlah keanggotaan mencapai 100 ribu anggota.

"Seluruh cabang Lindu Aji sudah diinstruksikan memperkuat dukungan ini. Belum lagi, elemen-elemen lainnya yang juga sepaham dengan sikap politik Lindu Aji mendukung Pak Moeldoko," tuturnya.

Nantinya, kata Nanang, Lindu Aji bersama sejumlah elemen lainnya bakal mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Moeldoko untuk Pilpres 2019, yang sebelumnya sudah diawali di Jawa Barat.

"Kami akan menggandeng elemen-elemen lain di Jateng untuk mendukung duet Pak Jokowi-Pak Moeldoko. Ini sedang dirumuskan. Sebelum akhir Juli ini, kami akan deklarasi bersama," kata Nanang. (yps)