Jakarta, (Tagar 11/7/2018) - Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menganggap Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin ideal mendampingi Joko Widodo pada Pilpres karena dipandang mampu menggaet umat Islam.

"Kiai Ma'ruf dianggap ideal untuk mendampingi Jokowi sebab ia adalah pimpinan tertinggi pada lembaga yang menaungi ormas-ormas Islam, yaitu MUI. Dia juga petinggi NU sebagai ormas Islam terbesar. Suaranya sering dijadikan rujukan oleh para ulama," kata Said ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu (11/7), dilansir Antara.

Kyai Ma'ruf, lanjut dia, juga tidak mendapatkan penolakan atau resistensi dari parpol-parpol pendukung Jokowi karena selama ini Kyai Ma'ruf cenderung menjaga jarak dengan kelompok oposisi.

"Pendek kata, Kyai Ma'ruf dipandang mampu menggaet suara umat Islam dan diyakini tidak akan merecoki urusan sharing power. Dalam hal ini jelas suara Kiai Ma'ruf lebih didengar dibandingkan dengan TGB (Tuan Guru Bajang)," katanya.

Said pun mengaku mendengar nama Kiai Ma'ruf masuk dalam daftar bakal cawapres Jokowi, tetapi dari tiga daftar yang dibuat oleh parpol pendukung Jokowi, yaitu long list, short list, dan daftar prioritas, dirinya tidak tahu nama Kiai Ma'ruf terseleksi sampai pada daftar yang mana.

"Yang jelas Kiai Ma'ruf punya peluang untuk mendampingi Jokowi. Tetapi saya menduga kepastian beliau menjadi cawapres akan sangat bergantung pada peta koalisi yang dibangun oleh pihak oposisi," jelas Said.

Ia mengatakan, jika karakter tokoh yang dijadikan sebagai capres-cawapres oleh pihak oposisi adalah figur yang dekat dengan para ulama, maka disitulah peluang Kiai Ma'ruf untuk mendampingi Jokowi menjadi semakin terbuka.

Fenomena Aksi Bela Islam

Dalam kesempatan itu, Said berpandangan meningkatnya kesadaran beragama yang dibarengi kesadaran berpolitik umat Islam dalam beberapa tahun terakhir menjadi fenomena yang menarik perhatian banyak pihak, tidak terkecuali Joko Widodo dan parpol pendukungnya.

Sejumlah Aksi Bela Islam (ABI) yang diikuti jutaan orang sejak 2016, kemenangan telak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang didukung ulama pada Pilkada DKI Jakarta 2017, dan kemunculan Da'i sejuta viewer semisal Ustaz Abdul Somad (UAS) yang kerap menyuarakan pentingnya umat Islam aktif berpolitik di tahun 2018, telah memberi efek yang signifikan terhadap meningkatnya kesadaran berpolitik pemilih muslim, sebagai pemilih terbesar dalam pemilihan umum.

Namun menariknya, kata dia, di dalam peserta Aksi Bela Islam, pemilih Anies-Sandi, dan pengikut Ustad Abdul Somad itu melebur pula kelompok oposisi dan masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi.

"Elemen-elemen itu pada akhirnya mengkristal menjadi semacam persekutuan. Mereka bersekutu mengkritisi pemerintah dan parpol-parpol pendukungnya," ujarnya.

Sederet fenomena yang muncul secara konsisten tersebut sudah tentu menimbulkan kerisauan bagi Jokowi. Jika elemen-elemen itu kompak menjadi penentang pemerintah dan kekompakan itu terjaga sampai dengan Pemilu 2019, maka Jokowi bisa kerepotan menghadapi calon penantang yang didukung oleh elemen-elemen masyarakat tersebut.

"Nah, dari sinilah kemudian Jokowi dan parpol-parpol pendukungnya memutar otak mengatur strategi untuk menghadapi kelompok tersebut. Maka didapatlah formula yang dipandang efektif, yaitu dengan memecah kelompok yang bersekutu. Mengambil tokoh Islam berpengaruh sebagai cawapres Jokowi menjadi salah satu caranya," katanya.

Tetapi pertanyaannya siapa tokoh Islam yang dinilai memiliki pengaruh kuat, suaranya didengar umat, dan pada tingkat tertentu bahkan ikut berperan dalam serangkaian Aksi Bela Islam? Disinilah ditemukan sosok KH Ma'ruf Amin, ucap Said.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy menyebut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin sebagai satu dari 10 nama kandidat yang sudah dikantongi Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal calon wakil presiden.

Romahurmuziy menyatakan Ma'ruf Amin akan mampu menjembatani seluruh kepentingan.

Suasana Kontemplatif

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto enggan menyebutkan nama maupun latar belakang calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019.

"Nama-nama cawapres masih dibahas dalam suasana kontemplatif. PDI Perjuangan dan partai politik mitra koalisi, tinggal menunggu momentum saja," kata Hasto Kristiyanto ketika ditanya pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu, perihal siapa pendamping calon presiden Joko Widodo.

Ketika ditanya soal peluang Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres pendamping Joko Widodo, menurut Hasto, banyak aspirasi yang mengusulkan nama-nama untuk mendampingi Joko Widodo. 

"Ada nama A, B, C, dan sebagainya. Semuanya masuk dalam pertimbangan," kata Hasto.

Joko Widodo selanjutnya, kata dia, akan mendengarkan masukan-masukan dan mendalaminya untuk kemudian memilih siapa yang dinilai paling tepat. 

"PDI Perjuangan memiliki pengalaman saat memilih pasangan Jokowi-JK menghadapi pemilu presiden 2014. Pada momentum yang tepat, Pak Jokowi akan mengambil keputusannya bersama ketua umum partai-partai politik mitra koalisi," katanya.

Hasto menambahkan, PDI Perjuangan memiliki pengalaman menghadapi pemilu presiden 2018, di mana banyak pihak mengusulkan nama-nama calon presiden dan calon presiden, tapi melalui komunikasi yang intensif dan kontemplasi, akhirnya dapat disepakati pasangan capres-cawapres yang diusung.

"Dari pengalaman itulah yang menjadi bekal bagi PDI Perjuangan dalam membangun optimisme bahwa partai politik mitra koalisi yang menyatakan dukungan kepada Pak Jokowi akan selalu bersama-sama," katanya. 

Hasto menyebutkan, partai politik tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem, serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

"Kalau PKB sampai saat ini belum menentukan sikapnya," katanya.

Ketika ditanya peluang KH Ma'ruf Amin, Hasto mengatakan, nama-nama bakal cawapres semuanya sudah ada di kantong Joko Widodo dan masih dalam pertimbangan.

"Kami mencari figur pemimpin yang betul-betul dapat berdedikasi kepada untuk membangun bangsa dan negara. Figur yang mampu mengkonsolidasikan semua harapan rakyat dan mengakomodasinya menjadi yang besar," katanya. (af)