Jakarta, (Tagar 17/6/2018) - Mabes Polri memastikan Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dugaan kasus percakapan berkonten pornografi yang menyeret pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Penyidik sudah menghentikan penyidikan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi M Iqbal di Jakarta Minggu (17/6), dilansir Antara.

Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman menilai SP3 tersebut sudah sesuai dengan fakta hukum yang ada.

“Bravo Polri! Tindakan Polri menerbitkan SP3 dalam kasus fitnah chat mesum Habib Rizieq Shihab patut diapresiasi karena memang sesuai dengan fakta hukum yang ada,” ujarnya kepada Tagar News, Minggu (17/6).

Sejak awal, ia mempertanyakan penetapan tersangka terhadap Rizieq. Padahal, si pengunggah konten sendiri belum mendapat proses hukum. Belum lagi, kasus chat ini berlarut-larut tak kunjung mengalami kemajuan.

“Kasus ini sudah terlalu lama diproses tanpa ada kemajuan signifikan, sehingga sesuai KUHP memang harus dihentikan,” jelas Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra itu.

Ia berharap, kasus-kasus lainnya yang sarat bernuansa politis dapat menyusul untuk segera dihentikan. Yakni, kasus tuduhan makar terhadap Rachmawati Soekarnoputri, tuduhan makar terhadap Ustaz Al Khathath, tuduhan pidana terhadap Ustaz Munarman di Polda Bali, dan kasus berbagai kasus lainnya.

“Kami berharap berikutnya Polri juga akan melakukan evaluasi umum dan diikuti dengan penerbitan SP3 terhadap kasus-kasus bernuansa politis lainnya,” terangnya.

Sebab, menurut Habiburokhman dengan penghentian kasus-kasus tersebut akan sangat membantu meredam suasana politik yang mulai panas, jelang Pemilu 2019.

 “Evaluasi umum dan penerbitan SP3 ini memang merupakan tindakan murni hukum, tetapi secara politik akan sangat membantu mendinginkan iklim politik yang terus memanas menjelang Pemilu 2019,” tandasnya. (nhn)