Jakarta, (Tagar 4/9/2018) - Baru-baru ini banyak kritikan dari para pejabat negara tentang melemahnya kurs rupiah sekarang ini yang nyaris menembus Rp 15.000 per USD 1. Seperti dikatakan Wakil Ketua Umum DPR RI Fadli Zon yang menilai lemahnya nilai tukar rupiah ini dikarenakan upaya pemerintah yang belum secara optimal memperkuat nilai tukar rupiah tersebut.

Apalagi dengan lemahnya kurs rupiah, dia menyoroti keadaan perkonomian Indonesia di zaman pemerintahan Jokowi yang semakin terpuruk. Adanya komentar dari beberapa pejabat negara yang selalu mengkritik tentang keadaaan kurs rupiah sekarang ini, pengamat ekonomi dari Institute for Development of and Finance (Indef) Bhima Yudishtira justru menyoroti menteri dan pejabat di pemerintahan yang tak sedikit menyimpan dolar.

Padahal, menurut Bhima, penyimpanan dolar yang dilakukan para pejabat negara ini juga dapat mempengaruhi lemahnya nilai tukar rupiah saat ini.

"Ya itu juga mempengaruhi, di mana kemarin Menkeu (Menteri Keuangan) bilang tolong pengusaha jangan simpan dolar. Nah pengusaha disuruh jangan simpan dolar, ngaca dulu gitu pejabat-pejabat negara banyak sekali yang simpan dolar," kata Bhima Yudishtira saat dihubungi Tagar, Selasa (4/9).

Melihat pejabat pemerintah menyimpan dolar, dia mengatakan, para pejabat negara ini tidak memiliki kepercayaan pada rupiah. Bahkan, dikatakan dia, pejabat di negara sendiri hanya mau menikmati kenaikan dolar saja.

"Pejabat negara atau pejabat yang masuk di pemerintahan ini mereka hanya menikmati dari kenaikan dolar saja. Itukan gak fair. Para Menteri dan Pejabat Negara harusnya tidak beternak dolar Amerika Serikat," ujar dia.

Maka dari itu yang menjadi pertanyaan bagi Bhima, kata dia, bagaimana pejabat negara ini memerintahkan masyarakat dan pengusaha untuk tidak menyimpan dolar? Padahal mereka (pejabat negara) sendiri saja tidak dapat memberikan contoh yang baik untuk masyarakat.

"Seharusnya kalau mereka percaya dengan rupiah mereka harusnya menjual dolarnya dan membeli rupiah. Bukannya menyuruh kemudian masyarakat dan pengusaha. Kalau tidak dicontohkan seperti itu bagaimana masyarakat dan pengusaha bisa meniru. Jadi ada penurunan market confidance karena tidak dicontohkan oleh pejabat yang peternak gelap itu," tuturnya.

Hadapi lemahnya nilai tukar rupiah saat ini, diharapkan supaya pejabat negara ini tidak banyak nyinyir menyoroti keadaan sekarang ini. Sedangkan pejabat di pemerintahan ini tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk masyarakat, terutama menunjukkan kecintaannya kepada rupiah.

"Saya sarankan pejabat-pejabat di pemerintahan ini, kalau ada dulu tahun 1998 ada gerakan saya cinta rupiah. Kalau perlu gerakan itu dimulai dengan kegiatan mencontohkan biar dia (pejabat negara) pergi ke bank atau ke money changer untuk menukarkan uangnya dan publikasikan ke masyarakat bahwa saya percaya bahwa rupiah itu bisa menguat. Itu harus ada leadership harus ada contoh. Jangan kemudian kekayaan dikonversi juga ke dolar, tapi dia (pejabat negara) selalu bilang rupiah melemah. Akhirnya kita melihat ada yang bermain untung karena rupiah melemah dan gak fair," ungkapnya.

Sementara untuk menjaga nilai tukar rupiah ini, Ekonom Faisal Basri mengatakan Presiden Joko Widodo harus memerintahkan menteri dan pejabat negara untuk tidak beternak dolar Amerika Serikat.

"Sekali lagi saya ingin sampaikan, Pak Jokowi perintahkan para menteri dan pejabatnya untuk tidak beternak dolar AS. Itu moral. Karena menteri-menterinya punya kekayaan dalam dolar AS hingga ratusan ribu dolar AS. Menurut saya sangat tidak pantas," tutur Faisal.

Namun di tengah upaya pemerintah memperbaiki nilai tukar rupiah terhadap dolar, Faisal menyebut pejabat di negara ini gemar berternak dolar, di antaranya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan kepala Staff Kepresidenan Moeldoko, dan lain- lain.

Berdasarkan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memiliki total harta kekayaan Rp 7.887.608.341 dan USD 114.672. Harta kekayaan ini dilaporkan pada 7 Desember 2014. Dolar yang dimiliki Lukman berasal dari surat berharga senilai USD 10.000 dan Giro senilai USD 104.672.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memiliki total harta kekayaan Rp 28.712.301.249 dan USD 450.000. Harta kekayaan ini dilaporkan terakhir pada 16 Agustus 2013. Dolar yang dimiliki Moeldoko seluruhnya berupa giro, yakni USD 450.000.

Kemudian, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai total kekayaan Rp 13.983.608.460 dan USD 1.138.444. Jumlah harta kekayaan ini dilaporkan terakhir pada 5 November 2014. Dolar yang dimiliki SBY juga berupa giro.

Maka dari itu menyikapi melemahnya nilai tukar rupiah saat ini, pemerintah harus semakin menggencarkan kampanye cinta rupiah. Ini tujuannya agar masyarakat tidak berbondong-bondong membeli dolar di tengah melemahnya rupiah saat ini.

"Kampanye cinta rupiah juga harus disampaikan kepada pejabat. Lebih parahnya di Indonesia pejabat elit itu berternak dolar. Buat apa sih pejabat itu berternak dolar?" kata dia.

"Jangan yang disuruh berjuang BI terus. Ini masalah bangsa, ditambah lagi korupsi pakai dolar. Saya pernah ikut pilkada dapat donasi, ngasihnya dolar. Pak Jokowi kekayaan dolar-nya praktis tidak ada. Dia bisa mengimbau menteri-menterinya," ucapnya.

Bahkan Sandiaga Uno, dari LHKPN juga memiliki harta kekayaan berupa surat berharga senilai USD 1.287.801.

Sebagai informasi, dilansir dari CNBC Indonesia pada Selasa 4 September 2018 pukul 15:00 WIB, US$1 ditransaksikan pada Rp 14.930 di pasar spot.  Rupiah melemah 0,81% dibandingkan penutupan perdagangan kemarin.

Sementara itu, harga jual dolar AS di beberapa bank nasional telah menembus Rp 15.000/US$. Berikut data kurs dolar AS di empat bank nasional terbesar hingga pukul 14:50 WIB:  

BankHarga BeliHarga Jual
Bank BNIRp 14.745Rp 14.985
Bank BRIRp 14.805Rp 14.995
Bank MandiriRp 14.736Rp 15.012
Bank BCARp 14.800Rp 15.100