Jakarta, (Tagar 2/11/2018) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah telah menganggarkan dana untuk kelurahan sebesar Rp 3 triliun. Anggaran itu sebagai respon para wali kota mengurangi arus urbanisasi.

"Merespon keinginan, merespon aspirasi para wali kota tadi dalam APBN 2019 pemerintah dengan persetujuan DPR telah menganggarkan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun," ungkap Presiden Jokowi saat Rapat Terbatas tentang Penganggaran Dana Desa dan Dana Kelurahan di Istana Kepresidenan, dilansir Setkab.go.id, Jumat (2/11).

Jokowi menegaskan, dana kelurahan tidak muncul dengan tiba-tiba melainkan dibahas terlebih dahulu oleh wali kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia).

Dia menambahkan, selain memangkas urbanisasi, tujuan lain untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan di desa maupun di kota. Begitu juga, lanjut Jokowi, permasalahan kompleks mulai dari kemiskinan, ketimpangan, dan lapangan kerja.

"Kita ingin angka kemiskinan di pedesaan maupun perkotaan bisa berkurang secara drastis dengan adanya dana ini," lanjut Jokowi.

Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan ini sehingga dapat dimanfaatkan secepatnya. Kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jokowi meminta mengawal dan melakukan evaluasi agar Dana Kelurahan tepat sasaran.

Selain Jokowi, rapat terbatas diiikuti Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkumham Yasonna H Laoly, Mensos Agus Gumiwang, Menaker Hanif Dhakiri, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Mendesa PDTT Eko Sandjojo, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana, serta pejabat eselon 1 di Lingkungan Lembaga Kepresidenan. []