Jakarta, (Tagar 26/6/2018) – Sejatinya, pernyataan tokoh seperti Presiden, Ketua Umum Partai, anggota DPR, MPR, Kepala institusi, Departemen dan lainnya, selalu memancing komentar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), adalah pamong negeri yang memiliki magnit terbesar menarik komentar. Terlebih, jika pernyataannya memang kontroversi.

Terbaru, beberapa pernyataan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Mantan Presiden keenam Indonesia, SBY. Baik melalui konferensi persnya atau mencuit di akun media sosialnya.

Kritik di Tahun Politik
Mulai dari Prabowo yang kembali akan mencalonkan diri pada Pilpres 2018. Ia mengeluarkan beberapa pernyataan kontroversi. Pertama saat ia mengeluarkan ‘prediksi fiksi’ dua novelis asing yang menyatakan Indonesia akan lenyap pada 2030 dan dituangkan dalam novelnya, “Ghost Fleet”.

Pernyataan ini ramai ditanggapi, karena ia menyatakan itu lewat video di akun resminya, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Senin (19/3/2018) silam. Netizen merasa heran, bagaimana seorang Ketua Umum Partai bisa mengeluarkan pernyataan berdasarkan analisis fiksi oleh penulis novel fiksi?

Tak sampai 24 jam, Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, buru-buru memberikan pembelaan terhadap bosnya. "Itu namanya warning. Kami ingin Indonesia lebih dari 1.000 tahun, kalau perlu sampai kiamat. Tetapi kalau cara memimpin Indonesia seperti sekarang ya bisa kacau," ujar Fadli Zon di Gedung DPP Partai Gerindra, Selasa (20/3/2018).

Dalam kesempatan lain. Prabowo kembali mengeluarkan pernyataan soal elit politik yang dinilainya suka berbohong. Prabowo memang tak menyebutkan secara spesifik, siapa yang dinilainya sebagai elit pembohong.

"Terutama elite, kita terus terang saja minta ampun deh. Gue sudah kapok sama elite Indonesia," kata Prabowo dalam kampanye cagub-cawagub Jawa Barat, Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Depok, (1/4/2018).

Tapi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin justru menyergah pernyataan asal lempar Prabowo itu. “Orangnya (yang dibilang Prabowo pembohong) yang mana? Tunjuk saja, siapa yang bohongi publik?” sergahnya di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (2/4/2018).

“Tunjuk nama, tunjuk hidungnya, jangan melempar (isu) yang tidak jelas,” masih ucap Kiyai Ma’ruf Amin, terlihat gusarnya.

Kiyai ini pun lalu membandingkan Prabowo dengan Presiden Jokowi, yang terus berdiam diri dengan segala pernyataan politik Ketum Partai Gerindra itu. “Makanya saya lebih suka dengan beliau, Pak Jokowi. Yang penting kerja, tidak usah terlalu banyak mengucapkan hal yang tak jelas.”

Terbaru, Prabowo mengeluarkan pernyataan keras soal praktik mark up di proyek Light Rail Transportation (LRT) dalam acara silaturahminya di Palembang.

Ketua Umum Gerindra ini menyebutkan data yang diperolehnya disodorkan oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang kini akrab dengannya setelah diberhentikan sebagai Menteri Pendidikan oleh Presiden Jokowi.

Mengutip data yang diberikan Anies, indeks termahal LRT di dunia sebesar US$8 juta. "Kalau ini (LRT Indonesia) Rp 12 triliun untuk 24 km, berarti 1 km 40 juta dolar. Bayangkan. Di dunia, 1 km hanya 8 juta dolar saja, di Indonesia, 1 km 40 juta dolar. Saya tanya saudara-saudara,  mark up, penggelembungannya berapa? 500 persen," terang dia seperti dikutip detik.com. Tuduhan Prabowo membawa implikasi sangat serius. Gerindra pun berencana membentuk Pansus LRT di DPRD DKI Jakarta.

Netralitas Versi SBY
Tak hanya Prabowo yang kerap mengeluarkan kecaman dan berkembang menjadi kontroversi. Mantan Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun sering mengeluarkan pernyataan yang akhirnya berkembang menjadi pro kontra di masyarakat.

Terakhir, seperti dikutip dari situs resmi Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono menuding BIN-Polri-TNI tidak netral. SBY mengingatkan kekalahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilgub DKI saat membahas ketidaknetralan aparat tersebut.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers sebelum kampanye pasangan Cagub dan Cawagub Jawa Barat, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi. SBY meminta dengan tegas, agar aparat netral jelang dan selama Pilkada Serentak 2018 di seluruh wilayah Indonesia pada 27 Juni besok.

“Mengingatkan agar negara, pemerintah, aparat BIN, Polri, dan TNI bersikap netral. Saya diserang oleh partai politik tertentu, katanya SBY panik. SBY tidak panik! Biasanya orang yang panik itu cenderung curang, insya Allah kami tidak curang, tetapi kami waspada,” ujar SBY saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Sabtu (23/6).

SBY menyatakan tudingan yang disampaikannya itu bukan isapan jempol semata. Dia mengatakan ada oknum-oknum aparat yang memperlihatkan ketidaknetralannya.

“Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI. Itu ada nyatanya, ada kejadiannya, bukan hoaks, sekali lagi ini oknum, namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik,” sebut dia.

SBY mengaku menyampaikan hal ini karena tak ingin nama baik ketiga lembaga itu tercemar. Bahkan ia menyatakan siap ditangkap atas pernyataannya ini. Tak urung, ketiga instansi negara yang dituduh SBY tak netral itu pun bereaksi.

Reaksi Tertuduh
Polri, melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal, teguh menyatakan netralitasnya. “Kalau ada anggota yang tidak netral akan ditindak tegas sesuai mekanismenya, yakni melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan-pemeriksaan anggota,” kata Iqbal, Ahad (24/6).

Sebagaimana diketahui, Kapolri telah mencopot Wakil Kapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin terkait keterlibatannya dengan salah satu pasangan calon Gubernur Maluku, Irjen Purnawirawan Murad Ismail yang merupakan mantan Kakor Brimob Polri. Dugaan ketidaknetralan Hasanuddin menyebabkannya dibebastugaskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dari jabatannya.

TNI juga memastikan netralitasnya dalam pilkada. Anggota yang bersikap condong terhadap salah satu pasangan dalam pilkada akan ditindak tegas. “Kita sikap TNI jelas, TNI netral, kalau ada yang melanggar tentu akan ada tindakan tegas,” kata Kapuspen TNI Mayor Jenderal Muhammad Sabrar Fadhillah, Sabtu (23/6).

Sabrar pun memastikan, TNI akan menindaklanjuti bila personel TNI terbukti tidak netral. “Kami tunggu datanya kalau memang ada (oknum tidak netral) tentu akan ditindaklanjuti,” ujar Sabrar.

Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menanggapi santai tudingan SBY. Ia menyarankan SBY melaporkan ketidaknetralan aparatur negara dalam Pilkada 2018 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sertakan bukti-bukti, lanjut Wawan, agar bisa diproses secara hukum.

Sementara itu, seperti dikutip CNN Indonesia, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai pernyataan-pernyataan SBY soal netralitas aparat merupakan salah satu upaya elit politik 'mencari panggung' guna meraih simpati publik di pilkada 2018.

"Dalam politik itu era sekarang menjelang pilkada, panggung politik banyak sandiwara, dia (SBY) katakan begitu ya itu panggung politiknya, untuk apa? Untuk meraih simpati publik di pilkada," ujar Ubedilah. (rif)