Semarang, (Tagar 12/12/2018) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan tidak ada rakyat Papua yang menolak pembangunan. Jika ada pihak yang mengatasnamakan rakyat Papua mengklaim menolak, maka perlu dicurigai dan ditelusuri motivasinya.

"Kalau ada yang menolak, pasti ada something di belakang," tegas Basuki saat kunjungan kerja di Semarang, Rabu (12/12).

Kementerian PUPR saat ini tengah menggarap jalan Trans Papua. Belum lama ini ada insiden pembantaian terhadap puluhan pekerja PT Istaka Karya yang tengah mengerjakan proyek jalan dan jembatan di Kali Yigi Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Pembantaian tersebut diduga kuat dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Basuki menegaskan insiden tersebut tidak akan mempengaruhi upaya pembangunan infrastruktur Papua. Pembangunan jalan Trans Papua tetap berjalan. Baginya, aksi KKB bagian dari sebuah risiko yang harus diambil pemerintah dalam rangka memajukan Papua.

"Itu hanya pernak-pernik. Tapi, tidak ada satu pun ruas trans-Papua yang ditolak masyarakat. Sehingga insiden keamanan itu adalah salah satu kriteria (ancaman pembangunan) di Papua. Biasanya kan soal lahan, topografi, geologi dan cuaca,"jelasnya.

Pasca pembantaian, untuk sementara pembangunan jalan di wilayah Kali Yigi Kali Aurak memang dihentikan, namun sifatnya sementara. Akan dilanjutkan setelah ada jaminan keamanan dari aparat TNI-Polri.

"Karena ada insiden maka berhenti. Dilanjutkan segera kalau Panglima TNI dan Kapolda merekomendasikan saya, saya jalan," tegasnya.

Basuki menambahkan, proyek jalan Trans Papua memiliki panjang 3.500 Km, terbentang dari Papua Barat hingga Papua. Ancaman keamanan terpetakan di lima ruas jalan antara Wamena, Kenyam, Habema, Nduga, dan Mamuju.

"Semua sudah tersambung, tinggal bikin 35 jembatan," ujar Basuki. []