Jakarta, (Tagar 12/7/2018) - Memasuki tahun ajaran baru, semua sekolah disibukkan dengan seleksi penerimaan peserta didik baru. Calon siswa pun berbondong-bondong mendaftarkan diri ke sekolah, dengan harapan bisa diterima di sekolah sesuai harapannya.

Dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2018, masih banyak ditemui kecurangan-kecurangan, yang paling disoroti adalah terkait penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Sebenarnya polemik SKTM bukan baru terjadi tahun ini, beberapa tahun lalu memanipulasi SKTM kerap menjadi masalah dalam PPDB.

Beberapa orang tua rela berpura-pura miskin demi meluluskan anaknya sekolah, lantaran calon siswa pengguna SKTM otomatis akan diterima di zona masing-masing dengan mendapatkan prioritas.

Bahkan yang teranyar, sebanyak 78.065 SKTM palsu digunakan untuk mendaftar di SMA atau SMK di seluruh Jawa Tengah. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun geram melihat kecurangan warganya itu, dokumen palsu ini akhirnya dibatalkan dan tak diakui.

"Tadi pagi saya memantau verifikasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya ditemukan 78.065 SKTM palsu yang akhirnya dibatalkan," ungkap Ganjar dalam keterangan foto yang diunggahnya di Instagram, Selasa (10/7).

Bukan Provinsi Termiskin

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa per September 2017 jumlah penduduk miskin Jateng mencapai 4,19 juta. Angka tersebut berarti 14 persen dari jumlah penduduk Jateng yang berjumlah sekitar 33,4 juta.

Tingkat kemiskinan Jateng masih lebih rendah jika dibanding tingkat kemiskinan di Jatim, yakni 4,4 juta penduduk yang dinyatakan miskin oleh BPS.

Kendati demikian, dari hasil PPDB 2018 belum ada laporan penggunaan SKTM di Jatim sebanyak di Jateng. Hal ini tentu juga menimbulkan tanda tanya.

Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Harmawanti Marhaeni menjelaskan kriteria miskin yang berhak mendapatkan SKTM.

"Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach)," kata Harmawanti kepada Tagar, Rabu (11/7).

Dengan pendekatan itu, lanjut dia, BPS mengkategorikan miskin dari ketidakmampuan segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makan dan non makan.

"Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan," ungkapnya.

Baca juga: 78.065 Pelajar Mampu di Jateng Mengaku Miskin

Pendaftaran PPDB SMKSisiwa mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMKN 2 Ciamis, Jawa Barat, Kamis (5/7/2018). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan sistem PPDB dengan mekanisme yang ditempuh melalui pendaftaran Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), Penghargaan Maslahat Guru (PMG), Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Warga Penduduk Setempat (WPS), jalur Prestasi dan jalur Nilai Hasil Ujian Nasional (NHUN). (Foto: Antara/Adeng Bustomi)

Sangat Ironis

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengaku prihatin melihat kondisi masyarakat Indonesia. Ia menilai lebih baik anak tidak disekolahkan daripada harus berpura-pura miskin demi mendapatkan SKTM.

"Harusnya anak tidak perlu disekolahkan saja, karena tujuan disekolahkan untuk bisa lebih cerdas dan punya karakter yang baik, sedangkan untuk masuk ke sekolah tersebut dilakukan hal-hal yang tidak terpuji. Itu suatu hal yang sangat ironis," paparnya kepada Tagar, Rabu (11/7).

Meski ia memahami niat orangtua ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, namun memanipulasi SKTM demi masuk sekolah yang diminati termasuk tindakan kriminal.

"Awalnya orangtua ini ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, tapi untuk menyekolahkan saja mereka membuat suatu tindakan penipuan (SKTM), itu kan tindakan kriminal," tegas Indra.

Menurut Indra, tak ada perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Keduanya tentu akan memberikan pelayanan yang sama. Oleh karenanya, ia mengimbau kepada orangtua untuk tidak memanipulasi SKTM.

"Sekolah negeri itu bukan lagi tentang sekolah favorit atau non favorit, swasta dan negeri karena anggarannya sama, maka pelayanan antara satu sekolah dengan sekolah lain juga harus sama. Nggak boleh berbeda," paparnya.

Indra pun menilai, sekolah tak semestinya bingung dalam mengantisipasi kebohongan yang dilakukan calon peserta didiknya. Karena kata dia, pembuat SKTM memiliki satu perintah dengan Dinas Pendidikan.

"Sederhana aja, SKTM itu kan yang membuata kepala daerah, itu juga kan satu komando dengan Dinas Pendidikan, seharusnya tak usah bingung harus ada verifikasi segala," pungkasnya.

Pendaftaran PPDB SMPSejumlah siswa didampingi wali siswa mengantre untuk mendaftar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kantor Dinas Pendidikan Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (25/6/2018). Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo menyatakan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 di Kota Solo menerapkan sistem zonasi untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan serta mendekatkan satuan pendidikan dengan tempat tinggal peserta didik. (Foto: Antara/Maulana Surya)

Tujuan Pendidikan Gagal

Psikolog Kasandra Putranto menilai para pembuat SKTM palsu ini berkaitan dengan integritas dan kejujuran. 

"Sebuah bukti dari sistem pendidikan nasional, baik formal dan informal ternyata masih gagal membentuk perilaku yang jujur, tidak curang dan belum menerapkan budaya malu," jelas Kasandra saat diwawancarai Tagar, Rabu (11/7).

Berbeda dengan Indra, Kasandra menilai maraknya pembuatan SKTM palsu justru karena adanya masalah ketidakmerataan kualitas fasilitas pendidikan.

"Sehingga ada istilah sekolah favorit yang mendorong mereka menjadi punya preferensi tertentu demi imej dan gengsi," ujarnya.

Menurut Kasandra, pemalsuan SKTM yang dilakukan para orangtua secara tak langsung mendidik anak-anaknya untuk berbohong.

"(Mendidik berbohong) banget, saat ini banyak orangtua justru mengajarkan anaknya curang, salah satunya memalsukan SKTM," tutupnya.

Senada dengan Kasandra, Psikologi Shahnaz Safitri pun turut menilai pemalsuan SKTM dilakukan atas dasar ketidakmerataan mutu pendidikan sehingga masyarakat berebut untuk bersekolah di sekolah negeri.

"Kualitas pendidikan nggak merata sih, jadi orang-orang rebutan untuk masuk sekolah negeri, bahkan sampai curang," ujar Shahnaz kepada Tagar, Rabu (11/7).

Menurutnya, sistem pendidikan di Indonesia masih perlu banyak perbaikan dari berbagai sisi agar dalam PPDB-nya tak lagi mengalami kecurangan.

"Karena kalau sistemnya baik, harusnya kecurangan-kecurangan seperti itu bisa lebih dulu dideteksi dan dicegah," tutupnya mengakhiri perbincangan dengan Tagar. (sas)