Jakarta, (Tagar 26/6/2018) – Ini tahun politik. Semua mahfum soal ini. Semua juga maklum, bahwa tahun politik ini dibarengi pergelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang serentak dilaksanakan di 171 daerah di Indonesia.

Segalibnya tahun politik, pernyataan pun ramai soal politik. Terutama oleh mereka yang menjadi tokoh politik atau mereka yang tengah berada di atas panggung politik. Ketua dan anggota partai, pengamat, bahkan ulama pun ikut berpolitik di tahun ini.

Media sosial pun ramai oleh cerita dan berita politik. Saling dukung atau saling serang masyarakat yang berlawanan pandangan politik juga ikut meningkahi riuh rendahnya isi media sosial. Ini wajar.  

Yang paling ditunggu tentunya pernyataan politik dari mereka yang dianggap tokoh politik. Sekali para tokoh atau ‘pamong’ politik negeri ini mengeluarkan pendapat, ribuan bahkan jutaan tanggapan akan datang. Baik yang memujinya, menyenanginya, menyebarkannya, hingga yang mencaci, memaki, dan menyindir tanda ketidaksukaannya.

Zaman milenial ini memang bebas menyatakan pendapat. Walau jerat hukum bernama Undang Undang Informasi, dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah dibuat, masih banyak yang tak peduli. Toh, masih banyak terdengar ada netizen (pengguna internet) yang terjerat akibat pernyataannya di media sosial.

Komentar para pamong politik negeri ini memang selalu mengundang kontroversi. Itu karena mereka punya pengikut sekaligus pembenci. Apa pun pernyataan yang dikeluarkan, selalu memancing reaksi. Ada reaksi positif, negatif, atau pun tak jelas bersikap. (rif)