Makassar, (Tagar 16/1/2019) - Kementerian Perindustrian meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri tahap ke-7 di awal tahun 2019.

Lewat program ini, sekolah menengah kejuruan (SMK) dan perusahaan industri terlibat kerja sama terikat dan sepadan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Program Pendidikan Vokasi tahap ke7 diluncurkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Kawasan Industri Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (16/1).

Peluncuran turut dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Program ini disebut sebagai langkah strategis untuk menghadapi perkembangan industri di masa depan.

"Di era persaingan global sekarang ini, peningkatan kualitas dan daya saing SDM merupakan kunci untuk bisa memenangkan kompetisi terutama pada era industri 4.0," kata Airlangga saat peluncuran.

Airlangga menambahkan, penguatan Pendidikan Vokasi Industri penting, agar tersedia SDM yang kompeten untuk menghadapi perkembangan industri. Pada praktiknya, kebijakan ini akan diikuti dengan berbagai program-program penguatan kapasitas dan kualitas SMK yang kurikulumnya selaras dengan industri.

Langkah konkretnya antara lain peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan magang di industri, fasilitas praktik kerja siswa di industri, serta bantuan fasilitas penunjang praktikum bagi SMK. Di sisi lain, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan fiskal mengenai pengurangan pajak hingga 200 persen untuk perusahaan yang terlibat dalam program pendidikan vokasi.

"Kalau peraturan sudah keluar, bantuan yang dikeluarkan perusahaan diperhitungkan buat potongan pajak. Sedangkan, SMK mendapat peralatan serta biaya pelatihan dan operasional. Dengan demikian, perusahaan dimudahkan dan adik-adik di SMK dapat manfaat," kata Airlangga.

Pada tahap ketujuh, program ini membidik sejumlah daerah. Antara lain Sulsel, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Barat. Kemenperin melibatkan 40 perusahaan industri dan 109 SMK, dengan jumlah 188 perjanjian kerja sama. Mengingat, satu SMK bisa dibina lebih dari satu perusahaan industri, sesuai program keahlian SMK tersebut.

Sebelumnya, program ini telah diluncurkan di wilayah Sumatera dan Jawa sejak tahun 2017. Sejauh ini, Kemenperin menggandeng 648 perusahaan industri dan 1.861 SMK dengan 3.289 perjanjian kerja sama.

"Hingga tahun 2019 nanti, program ini ditargetkan dapat menggaet sebanyak 2.685 SMK dan 750 perusahaan," ujar Airlangga.

Mendikbud harapkan pendidikan di sektor kemaritiman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyambut positif program vokasi yang diluncurkan Kemenperin. Dia menyebut langkah itu membantu upayanya merevitalisasi SMK di seluruh Indonesia.

"SMK butuh uluran tangan dari industri. Dengan dorongan dari Menperin, industri tergerak untuk kerja sama dengan SMK," kata Muhadjir.

Muhadjir berharap pendidikan dan pelatihan vokasi bisa selaras dengan potensi daerah. Misalnya di Sulsel, bisa diarahkan untuk sektor kemaritiman. Apalagi sebelumnya, Kemendikbud telah menetapkan Sulsel sebagai pusat pelatihan guru bidang maritim.

"Selain kakao, pusat maritim Indonesia ada di Sulsel. Apalagi, sektor kemaritiman jadi andalan dalam pembangunan nasional saat ini," lanjutnya.

Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, juga mengucap senada. Dia menekankan bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar porsi pendidikan kejuruan di Sulsel diperlebar.

"Dibutuhkan fasilitas pendukung seperti laboratorium uji dan sertifikasi dari pembibitan hingga hilirisasi sehingga memacu siswa-siswi di SMK bisa terus berkarya," tandasnya.