Mataram, (Tagar 10/6/2018) - Komisi Pemilihan Umum menjadwalkan pendaftaran calon presiden dan calon calon wakil presiden 2019 pada 4-10 Agustus 2018 dilanjutkan pemeriksaan kesehatan pada 5-13 Agustus 2018.

Hingga hari ini belum jelas siapa cawapres Jokowi, juga belum jelas siapa lawan tandingnya dalam Pilpres 2019 nanti. Yang jelas adalah banyak yang ingin jadi cawapres Jokowi. 

Jokowi sendiri tampak asyik kerja sana-sini. Seperti pada Kamis (7/6) ia bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dan Menteri BUMN Rini Soemarno meninjau landasan pesawat Terminal Baru Bandara Internasional Ahmad Yani, usai meresmikan pengoperasian terminal baru tersebut, di Semarang, Jawa Tengah.

Para pendukung yang sibuk mencarikan jodoh (baca: cawapres) untuk Jokowi. Seperti Sekretariat Bersama Relawan Jokowi Nusa Tenggara Barat yaitu Projo NTB, Seknas Jokowi NTB, GK Jokowi NTB, dan Kawan Jokowi NTB melakukan deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-Tuan Guru Bajang pada Pilpres 2019.

Acara deklarasi berlangsung meriah, dihadiri ratusan simpatisan beserta empat pimpinan Sekretariat Bersama (Sekber) Relawan Jokowi NTB, yakni Ketua Kawan Jokowi NTB HL Winengan, Ketua Projo NTB Imam Sofian, Ketua Seknas Jokowi NTB Lalu Fatahillah, dan Ketua Galang Kemajuan (GK) Jokowi NTB, Iwan Harsono di Mataram, Sabtu (9/6) malam.

Dalam orasi politiknya, Ketua Kawan Jokowi NTB HL Winengan mengatakan paket capres-cawapres Jokowi-TGB ini sebagai upaya untuk menggalang dukungan dan pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Kami bertekad memenangkan Dwi Tunggal Nasionalis Religius Jokowi-TGB dalam Pilpres 2019 demi kemajuan dan kejayaan NKRI," kata Winengan, sembari mengatakan keduanya adalah kombinasi ideal sebagai pemimpin nasional kedepan.

Menurut Winengan yang juga Sekretaris PW NU NTB, Sekber Relawan Jokowi-TGB akan bergerak di wilayah NTB maupun di luar wilayah NTB, dan akan terus berikhtiar serta berjuang untuk memuluskan jalan politik Jokowi-TGB pada Pilpres 2019.

Ketua Projo NTB Imam Sofian dalam pidato politiknya mengatakan pihaknya akan terus ikhtiarkan poros dwi tunggal Jokowi-TGB.

"Kami yakin TGB sangat layak dampingi Pak Jokowi karena TGB terbukti sebagai leader yang tangguh dan bersih. Beliau prorakyat dan terbukti dengan pesat pembangunan di NTB," ujarnya lagi.

Ketua Seknas Jokowi NTB Lalu Fatahillah menambahkan, paket Jokowi-TGB dinilai memiliki persamaan 'chemistry' dan banyak kelebihan prestasi yang membuatnya layak maju di Pipres. TGB punya prestasi yang sangat banyak saat memimpin NTB dalam dua periode.

"TGB adalah seorang leader yang ulung dan tangguh, sehingga ratusan prestasi dan piagam penghargaan diberikan pemerintah pusat di era Pemerintahan Jokowi ini," katanya lagi.

Setelah para pimpinan Sekber Jokowi NTB selesai menyampaikan pidato politiknya, Ketua Gerakan Kemajuan (GK) NTB Dr Iwan Harsono didaulat membacakan naskah Deklarasi Capres dan Cawapres Jokowi-TGB yang isinya antara lain TGB sebagai individu Islami tulen, seorang ulama dan hafidz Quran, memiliki citra kuat sebagai sosok yang nasionalis-religius.

"Secara personifikasi sangat tepat dukungan kami kepada TGB karena beliau juga adalah sosok akademisi yang cerdas, birokrat yang bersih dan tangguh serta sosok ulama yang menjadi pengayom banyak kelompok bahkan memiliki jiwa toleransi yang kuat antarkelompok dan agama," katanya lagi.

"Kami dari Tim Relawan Jokowi di NTB merasa yakin TGB sangat tepat sebagai pendamping Pak Joko Widodo dalam kontestasi politik Pilpres 2019 mendatang. Apalagi konsep geopolitik gabungan Jawa-luar Jawa dan perspektif Nasionalis Religius dinilai layak dipertimbangkan dalam pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2019," kata Iwan Harsono.

Iwan Harsono menambahkan, pertimbangan faktual hasil survei nasional nama TGB masuk sejumlah survei.

Lembaga survei KedaiKOPI yang menggelar survei pada 19-27 Maret 2018, menunjukkan elektabilitas TGB Zainul Majdi sebesar 6,2 persen dalam bursa cawapres.

Sedangkan survei Median pada 24 Maret-6 April 2018 menunjukkan elektabilitas TGB sebesar 2,5 persen dari total 1.200 responden yang ditanya mengenai pilihan cawapres.

"Alasan-alasan faktual inilah yang meyakinkan kami dengan sepenuh hati mendukung pasangan Dwi Tunggal Nasional Religius Jokowi-TGB," katanya menegaskan.

Golkar Berharap Cawapres

Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar Hafiz Zawawi mengatakan seluruh kader dan caleg Golkar akan termotivasi jika Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dapat menjadi calon wakil presiden bagi Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

"Jika Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dapat menjadi cawapres mendampingi Jokowi sebagaimana usulan pengurus daerah, tentu akan memberikan semangat dan motivasi para kader yang akan mendorong sinergi dan sinkronisasi antara pileg dan pilpres," ujar Hafiz di Jakarta, Rabu (6/6).

Selain itu, kata dia, para caleg Golkar juga akan termotivasi untuk memenangkan partai dan dirinya sebagai caleg sekaligus memenangkan capres-cawapres Partai Golkar.

AHY: Anything is Possible

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat mengatakan hingga saat ini segala kemungkinan masih terbuka lebar bagi Partai Demokrat, termasuk kemungkinan dirinya cawapres Jokowi.

"Anything is possible. Semua bisa terjadi di last minute," kata AHY di sela kunjungan ke Langkat, Sumatera Utara, Rabu (6/6).

Sementara untuk maju capres, terkait maraknya hasil survei yang menunjukkan peningkatan elektabilitasnya,  putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu menekankan bahwa Demokrat tidak bisa mengajukan calon presidennya sendiri karena terganjal aturan ambang batas pemilihan presiden atau presidential treshold.

Partai Demokrat memiliki 10,7 persen suara hasil Pemilu 2014 sehingga harus berkoalisi untuk dapat mengusung capresnya sendiri.

"Harus berkoalisi dengan partai lain. Akan ada kesepakatan-kesepakatan. Jadi, ini permainan tingkat tinggi," katanya.

Mahfud MD: Itu Wewenang Parpol

Banyak juga yang menginginkan Mahfud MD mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi cawapres Jokowi.

Mahfud sendiri tampak tidak memiliki ambisi untuk posisi itu. Ia mengatakan bahwa ia sadar diri, tidak punya partai sehingga merasa tidak etis membicarakan peluang dirinya menjadi cawapres.

"Jika saya berbicara peluang (menjadi cawapres) berarti saya tidak tahu diri," katanya di Yogyakarta, Selasa (5/6).

Menurutnya membicarakan peluangnya sendiri sebagai cawapres merupakan tindakan tidak tahu diri karena penentuan cawapres merupakan wewenang partai politik pengusung bersama calon presiden yang bersangkutan.

"Oleh sebab itu kalau saya berbicara itu berarti saya nggege mongso (mendahului kehendak Tuhan)," katanya lagi.

Cak Imin Jujur Ingin Cawapres

Yang paling terlihat sangat ingin jadi cawapres Jokowi adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar akrab disapa Cak Imin.

Ia sejak awal secara terbuka menyatakan kesiapan jadi cawapres Jokowi.

Kamis 19 April 2018 di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, secara terus terang ia meminta didoakan para nelayan dan ibu-ibu agar dapat menjadi wakil presiden pada 2019.

"Saya anggap yang hadir di sini sebagai ibu saya. Karena itu, saya mohon doa dari ibu-ibu supaya saya bisa jadi wakil presiden di 2019," katanya.

Spontan ucapan Cak Imin dibalas oleh ibu-ibu, "Aamiin. Kami doakan semoga Cak Imin bisa jadi wakil presiden."

Hanura Cinta Tanpa Syarat

Dari sedikit yang menyatakan cinta (baca: mendukung) Jokowi sebagai calon presiden 2019 tanpa syarat adalah Partai Hanura.

Partai Hanura tetap konsisten mendukung Jokowi sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2019 tanpa meminta persyaratan sebagai calon wakil presiden dari parpol itu.

"Partai Hanura sejak awal sudah memutuskan untuk mendukung Jokowi sebagai capres dan dapat memenangkannya pada Pemilu 2019," kata Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta, di Jakarta, Jumat (8/6).

Menurut dia, Partai Hanura mendukung Joko Widodo memenangkan pemilihan presiden sehingga dapat memimpin Indonesia dalam dua periode.

Soal calon wakil presiden, menurut Oso, Partai Hanura tidak ingin meminta persyaratan tertentu.

"Capres dan cawapres harus memiliki kecocokan dan sinergitas sehingga dapat bekerja optimal. Karena itu, Partai Hanura menyerahkan kepada Jokowi untuk memilih pendampingnya," katanya.

Ketua DPD RI ini menegaskan, Partai Hanura memberikan kepercayaan kepada Joko Widodo untuk memilih calon pendampingnya yang dinilai paling tepat dan dapat diajak bekerja sama.

"Saya percaya Presiden Jokowi ini cerdas dan lihai. Dia bisa menyenangkan semua orang, tapi bisa juga meredam oposisi dengan tertawa. Saya nggak mau berandai-andai, tapi Partai Hanura konsisten mendukung Jokowi untuk kedua kalinya," ujarnya. (ant/af)