Jakarta, (Tagar 7/7/2018) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak henti menjerat para 'tikus' negara. Tak sedikit kepala daerah menjadi sasarannya. Baru-baru ini lembaga anti rasuah itu pun menjerat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Orang nomor satu di 'Serambi Mekkah' itu diduga terlibat dalam kasus dugaan suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

Suap tersebut diduga diberikan oleh Bupati Bener Meriah, Ahmadi yakni sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan insfrastruktur yang bersumber dari DOKA.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gubernur ke-16 Aceh itu memiliki harta kekayaan yang tidak sedikit, yakni Rp 14,8 miliar yang terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.

Selain mobil-mobil mewah yang dimilikinya, harta bergerak yang dimiliki Irwandi adalah pesawat merek Shark AERO senilai Rp 500 juta. Tak ayal kehidupan Irwandi dengan sang istri, Darwati A Gani menjadi sorotan publik.

Dalam akun instagram miliknya, Irwandi kerap kali mengunggah foto atau video tengah berada di dalam pesawat miliknya itu. Sesekali ia ditemani Darwati dalam perjalanan terbang.

Bupati AcehGubernur Aceh Irwandi Yusuf bersama istri, Darwati A Gani dalam pesawat pribadi. (Foto: Instagram/Irwandi Yusuf).

Sementara itu, gaya hidup Darwati sendiri tak kalah mewah. Hal ini terlihat dari hobinya mengoleksi tas merk Louis Vuitton. Dalam beberapa acara ia kerap berfoto sambil memamerkan tas buatan Perancis itu.

Isteri Gubernur Aceh Darwati A GaniDarwati dan tas Louis Vuitton seri Capucines BB berwarna tangerine . (Foto: Instagram/Darwati A Gani)

Dalam salah satu unggahannya di Instagram, Darwati terlihat mengenakan gaun berwarna kuning muda senada dengan kerudungnya. Tampak sebuah tas Louis Vuitton seri Capucines BB berwarna tangerine menggantung di tangan kirinya. Harga tas ini berkisar  US$ 4.550 atau sekitar Rp 65 juta.

Isteri Gubernur AcehDarwati dan tas Louis Vuitton seri Amarante Monogram Vernis Brea MM. (Foto: Instagram/Darwati A Gani)

Dalam foto ini, calon legislatif DPR Aceh pada Pemilu Legislatif 2019 tersebut tengah bergaya di depan outlet make up ternama, dengan balutan sweater berwarna abu dan kerudung merah, ia kembali memakai tas Louis Vuitton.

Kali ini yang ia kenakan adalah tas Louis Vuitton seri Amarante Monogram Vernis Brea MM, harga retailnya mencapai US$ 2.730 atau sekitar Rp 39 jutaan.

 Isteri Gubernur AcehDarwati dan tas Louis Vuitton seri Twist Tote warna merah. (Foto: Instagram/Darwati A Gani)

Menghadiri suatu undangan bersama Irwandi, Darwati terlihat anggun dengan balutan gaun berwarna oranye, tas Louis Vuitton seri Twist Tote warna merah seharga Rp 43 juta menjadi pilihannya untuk menyempurnakan penampilan. 

Isteri Gubernur AcehDarwati dan tas Louis Vuitton seri Cluny MM . (Foto: Instagram/Darwati A Gani)

Darwati berfoto sambil menikmati deburan ombak. Ia mengenakan atasan berwarna pink, celana hitam, dan tak lupa menyampirkan tali tas Louis Vuitton pada pundaknya. Tas ini berseri Cluny MM dengan harga berkisar Rp 30 jutaan.

Tak Pernah Ada Kata Cukup 

Kekayaan melimpah, tapi masih melakukan korupsi. Fenomena seperti ini merupakan sifat dasar manusia yang tamak, rakus, yang selalu ingin lebih, dan lebih lagi. Tak pernah ada kata cukup untuk orang yang tamak. 

"Sifat manusia kan pada dasarnya tidak pernah puas. Selalu ingin lebih baik. Gaya hidup pun cenderung mengarah untuk naik kelas, mengikuti kenaikan standar hidup," ujar Psikolog Astrid Novianti saat dihubungi Tagar News, Jumat (6/7).

Astrid menjelaskan, integritas yang terinternalisasi dalam ucapan dan tindakan sangat dibutuhkan seorang pejabat publik, sehingga bisa menghindarkan diri dari perbuatan korup.

"Walau sudah mewah, ingin lebih mewah lagi, tidak ada batasnya. Kalau tidak diimbangi nilai integritas yang terinternalisasi, maka akan menghalalkan segala cara untuk terus  meningkatkan gaya hidup," ujarnya.

Sementara itu, Sosiolog Daisy Indira Yasmin mengatakan pada Tagar News, Jumat (6/7), bahwa fenomena kepala daerah korup berangkat dari sikap pejabat tersebut yang sulit membedakan antara korupsi dan bentuk privilege (hak istimewa) yang mereka merasa harus mendapatkannya.

"Karena praktik korupsi telah mengkultur, sehingga dalam kelompok tertentu misalnya pada kalangan pejabat sulit membedakan apakah itu tindakan korupsi atau bentuk privilege yang mereka harus dapatkan," ujar Daisy.

Selain itu, lanjut Daisy, budaya ingin dilayani, ingin mendapatkan yang terbaik, ingin memiliki kekuasaan, adanya pembedaan perlakuan juga menjadi alasan pejabat publik melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

Daisy menambahkan, perilaku korup juga karena pelaku terlalu dikuasai keinginan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Sehingga menyalahgunakan kekuasaan dianggap hal biasa. Ia cenderung tidak memiliki kepedulian pada kepentingan yang lebih luas. (sas)