Semarang, (Tagar 14/9/2018) – Dolar Amerika Serikat (USD) masih perkasa di mata rupiah dengan nilai tukar sekitar Rp 14.800 per 1 USD. Kondisi demikian sedikit banyak bakal mempengaruhi laju pembangunan yang dananya bersumber dari pemerintah.

Di Kota Semarang, Jawa Tengah, pemerintah setempat meminta ke perusahaan rekanan melakukan kalkulasi ulang biaya produksi, terutama jika kegiatan mereka menggunakan bahan atau barang impor.

“Terpengaruh (dolar). Kami siasati dengan menekan pembelian produk yang impor. Makanya ini harus dikalkulasi dengan benar, terutama kontraktor yang mendapat anggaran APBD, baik kegiatan pengadaan maupun konstruksi,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi kepada Tagar News, di Semarang, Kamis (13/9/2018).

Sumber Dana PembangunanDolar menguat bisa mempengaruhi kegiatan pembangunan yang dananya bersumber dari APBD, terutama di pengadaan atau konstruksi yang menggunakan bahan impor. (Foto: Tagar/Agus Joko Mulyono)

Jika hasil kalkulasi mengindikasikan ketidakseimbangan rencana pengeluaran dengan pagu anggaran maka Pemkot Semarang terbuka dengan usulan tambahan atau perbaikan perjanjian kontrak dari rekanan. “Supaya mereka segera melakukan upaya adendum pada saat mempunyai barang-barang yang sifatnya impor,” ujar Hendrar Prihadi.

Adendum hanya menyangkut penggantian bahan atau produk impor ke lokal namun tetap dengan memperhatikan kualitas sesuai spesifikasi kontrak. “Buat kami lebih baik mereka beli barang, produk lokal tapi masih sesuai spek (spesifikasi kontrak), kekuatan dan kualitasnya masih sesuai,” kata dia.

Hanya Bisa Imbau

Terkait upaya Pemkot Semarang dalam membantu menguatkan rupiah, Hendi, panggilan Hendrar Prihadi, mengaku pihaknya hanya bisa melakukan imbauan. “Kalau bicara bagaimana dolar turun pasti terkait dengan kebijakan fiskal nasional,” ujar dia.

Hendi berharap agar seluruh komponen warga Semarang kompak menahan diri tidak membeli produk impor. “Sehingga ketika bisa bareng seperti itu, ekonomi akan tumbuh baik, karena produk lokal terus berproduksi, devisa kita tidak banyak keluar sehingga akhirnya membantu rupiah menguat,” jelas dia.

Khusus kalangan industri agar melakukan nego ulang perjanjian kerjasama. “Kalau sudah terlanjur kontrak, harus menyiapkan produk pada bulan saat dolar naik, ya tinggal negosiasi ulang dengan yang beri kontrak. Kalau tidak mau, ya ini risiko bisnis seperti ini, kadang untung banyak kadang ada hambatan-hambatan seperti ini,” tandasnya.

Even Internasional

Pengamat ekonomi Aviliani menilai, Semarang adalah kota jasa dan pariwisata. Dari sisi jasa, dia menyarankan agar kepala daerah setempat mengembangkan kebijakan pelayanan yang membedakan masyarakat kelas bawah dan atas. Artinya mereka yang tergolong kaya didorong agar tidak mudah membelanjakan atau menyimpan uangnya di luar negeri.

“Kasih saja syarat tertentu. Semisal di Singapura, mereka yang taruh uang di sana dalam jumlah tertentu boleh menikmati Singapura dengan miliki rumah dan lain-lain, nah kita harus mulai ke sana,” kata dia.

Upaya ini perlu mulai dirintis mengingat secara nasional jumlah penduduk kalangan menengah ke atas di Indonesia pada tahun 2030 akan meningkat drastis. Di tahun itu, diperkirakan jumlah orang kaya akan menjadi 130 juta, jauh lebih banyak dibanding saat ini yang mencapai sekitar 70 juta orang.

“Kalau kita tidak bisa melayani dengan baik maka orang akan wisata, membelanjakan dan menyimpan uangnya ke luar negeri terus,” ungkap dia.

Di sisi lain, sebagai salah satu tujuan wisata, Semarang perlu membuat even pariwisata skala internasional secara rutin. Semisal agenda motocross berskala dunia, MXGP, yang belum lama ini digelar di Sirkuit Mijen. “Teruskan itu,” ujar Aviliani.

Dengan demikian akan banyak wisatawan asing datang dan membelanjakan uangnya. “Karena ternyata pengeluaran dari wisatawan asing, yang sendiri-sendiri lebih sedikit. Tapi kalau ada even internasional maka belanjanya lebih banyak. Jadi memang jangan cari wisatawan perorangan, buat even, itu lebih banyak kontribusinya,” jelas ekonom Indef ini.

Selain even internasional, Semarang juga perlu membuat produk atau program unggulan lain yang bisa dijual ke dunia internasional. Dengan demikian akan mengundang orang berduit dari luar negeri untuk menanamkan modalnya ke Semarang.

“Sekarang kita tidak bisa lagi bergantung ke presiden. Di sini butuh peran lebih dari kepala daerah untuk bisa lebih go internasional,” tukas dia. []