Jakarta, (Tagar 10/7/2018) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Batu Tulis, Minggu malam (8/7). Selain membahas agenda strategis, turut dibahas pula calon pendamping Jokowi pada Pilpres 2019.

"Berkaitan dengan siapa yang akan diputuskan sebagai cawapres, nama sudah mengerucut dan sudah dikantongi Pak Jokowi," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis diterima Tagar News, di Jakarta, Senin (9/7).

Siapakah akhirnya calon wakil presdien (cawapres) Jokowi? Megawati pun mengisyaratkan akan mengumumkan pada waktu yang tepat.

"Pengumuman dilakukan pada momentum tepat, dan dalam cuaca yang cerah, secerah ketika matahari terbit dari timur. Jadi tunggu saja dan sabar," ujar Megawati Soekarnoputri.

Keinginan Parpol Koalisi

Masing-masing partai politik pendukung Jokowi, tak ingin ketinggalan ikut kontestasi pertarungan Pilpres. Mereka sudah sejak awal menyuguhkan petinggi partainya untuk dampingi Jokowi.

Salah satu partai pendukung Jokowi yaitu Partai Golkar, akhir-akhir ini menyodorkan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto sebagai cawapres.

"Saya berharap Pak Airlangga yang dipertimbangkan untuk menjadi pendamping Pak Jokowi," ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Saydzily saat dihubungi Tagar News, di Jakarta, Senin, (9/7).

Apalagi, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang sudah jauh-jauh hari mengutarakan kesiapannya mendampingi Jokowi. Bahkan, bulan April ia telah membuat posko yang dinamakan JOIN, akronim dari Joko Widodo atau Jokowi dan Muhaimin.

"Saya nyatakan bahwa PKB pada Pilpres 2019 yang akan datang akan mengusung pasangan Jokowi-Muhaimin Iskandar atau pasangan JOIN," ucap Cak Imin.

Meski kedua partai inginkan Ketumnya mendampingi Jokowi tidak demikian dengan partai koalisi lainnya. PPP, Partai Nasdem, Partai Hanura, memilih menyerahkan keputusan cawapres pada Jokowi.

Kriteria Cawapres Jokowi

Berbagai nama bermunculan untuk dampingi Jokowi. Pengamat politik menilai nama-nama tersebut muncul dari petinggi partai politik, petinggi militer dan kepolisian, serta kalangan profesional.

"Saya pikir cawapres Jokowi ini tiga kriteria kalau bukan dari Indonesia Timur, teknokrat atau tokoh agama, bisa juga dari purnawirawan militer atau polisi," ujar Pengamat Politik Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati kepada Tagar News di Jakarta, Senin (9/7).

Tak jauh berbeda, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno pun mengatakan ada tiga opsi terbuka, terkait cawapres Jokowi. Namun, menurut Adi ada peluang kader internal PDI Perjuangan, disamping dari internal partai koalisi, dan kalangan profesional.

"Saya lihat ada tiga opsi cawapres Jokowi, dari PDIP, dari internal partai koalisi, dan kalangan profesional. Tiga opsi itu semua terbuka. Tinggal dipilih opsi mana yang paling banyak menguntungkan, serta nengurangi gejolak internal koalisi," ungkapnya.

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai, memang bisa saja kriteria ketokohan cawapres dipertimbangkan. Dari tiga kelompok, yaitu militer, politisi, maupun dari kelompok santri. Tapi, yang terpenting menurutnya adalah kepemimpinan dan bisa meraup suara untuk menaikkan elektabilitas Jokowi nanti.

"Jadi yang penting itu justru sebenarnya adalah leadership, dan saya pikir yang paling penting bagi penentuan pasangan Joko Widodo, adalah bagaimana pasangan ini bisa meningkatkan elektabilitas Joko Widodo. Karena memang sampai sekarang Joko Widodo belum aman ya elektabilitasnya masih 50 persen," papar Emrus.

Lalu, siapakah cawapres Jokowi?

Dari hasil rilis lembaga survei Indikator Politik Indonesia Maret 2018, ada 19 nama yang masuk bursa cawapres Jokowi.

Di antaranya dari politisi Agus Harimurti Yudhoyono (Partai Demokrat), Puan Maharani (PDI Perjuangan), Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Partai Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), Romahurmuziy (PPP), dan Sohibul Iman (PKS).

Dari profesional, ada Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie, Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Pengusaha Indonesia Chairul Tanjung.

Dari militer atau kepolisian ada mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Jenderal (Purn) Moeldoko, Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Dari pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mantan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Pengamat Politik Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menyebut ada tiga nama yakni Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan dari kepolisian Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

"Saya kira TGB ini memegang posisi strategis untuk mengonsolidasi suara umat Islam dan merebut simpati Indonesia Timur karena belum ada lagi paska Jusuf Kalla, tokoh kawasan itu yang menonjol di kancah nasional," terang Wasisto kepada Tagar News di Jakarta, Senin (9/7).

Sedangkan kenapa Sri Mulyani, karena ia dikenal dengan sepak terjangnya, memiliki kemampuan dan pengalaman teknis panjang soal kebijakan fiskal dan moneter panjang di Indonesia dan sudah diakui sebagai salah satu direktur IMF.

Nama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, mengapa berpeluang menurut Wasisto karena Tito merupakan pemikir strategis yang dapat memberikan saran-saran pada Jokowi. 

"Karena Tito memiliki kecakapan dalam konsolidasi keamanan karena memiliki pengalaman panjang dalam bidang intelijen dan membangun komunikasi baik dengan militer," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno memilah tiga opsi cawapres Jokowi. Pertama, kalangan profesional opsi kompromistis untuk menghindari kecemburuan politik parpol koalisi, yang leading adalah KSP Moeldoko, Mahfud MD, dan Ma'aruf Amien.

Sedangkan dua lainnya berasal dari politisi, yang tak lain kader internal PDI Perjuangan Puan Maharani. 

"Kalau internal PDI Pejuangan, Puan Maharani yang dominan. Suka tak suka Jokowi adalah anak ideologis PDIP, wajar jika PDIP klaim yang paling bisa kendalikan Jokowi," ungkap Adi.

Serta menurutnya, nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dari kalangan koalisi yang perlu juga diperhitungkan. 

"Dari kalangan partai koalisi, nama Airlangga mulai banyak dibicarakan," tambah Adi.

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing pun menyebut, Tito punya peluang menjadi cawapres Jokowi. Hanya saja terbentur dengan elektabilitas dan masa tugasnya yang belum selesai.

"Tito, dia berhasil melakukan revolusi mental di kepolisian, sekarang di kepolisian sangat transparan. Dia juga berhasil membawa kepolisian promoter yaitu profesional modern terpercaya. Dan dia dipilih langsung oleh Jokowi," ucap Emrus kepada Tagar News.

Selain Tito, menurutnya ada tiga nama potensial lainnya untuk jadi cawapres Jokowi yakni mantan Ketua MK Mahfud MD, Ketua Umum Partai Gokar Airlangga Hartarto, dan Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko.

"Moeldoko, beliau diangkat menjadi KSP, secara sosiologis dia dekat dengan Jokowi, boleh dikatakan Moelodoko sekantor dengan Jokowi. Orang-orang yang duduk di sana tentu lebih dipercaya Bapak Presiden," ujar Emrus.

Sedangkan Airlangga Hartarto yang notabene merupakan Ketum, bisa menjadi mesin partai meningkatkan elektabilitas. 

"Partai Golkar bisa menjadi mesin poltik ketika nanti Pilpres untuk meningkatkan elektabilitas," tuturnya.

Kemudian, Mahfud MD seorang tokoh intelektual, pluralis, moderat dan santri, yang kuat. Namun kelemahannya ia tak punya partai yang mendukungnya.

"Dia juga bisa mengayomi masyarakat yang berbeda agama. Dia juga berani berbeda pendapat dengan orang-orang yang berlandaskan religius. Kemudian dia adalah intelektual argumentasi yang dibangun sangat sistematis, dia pakar hukum," jelas Emrus.

Selain berbagai kriteria dan nama calon, yang terpenting menurut Emrus, siapa pun calon wakil presiden Jokowi kelak, selain harus dapat mendongkrak suara Jokowi di Pilpres, haruslah dipilih orang yang tidak menjadi matahari kembar bagi Jokowi.

"Saya berpendapat bahwa wakil presiden yang akan datang harus bersungguh-sungguh, orang yang loyal terhadap presiden, sehingga tidak terjadi dua matahari kembar," tandas Emrus, Pengamat Politik UPH. (nhn)