Jakarta, (Tagar 12/6/2018) – Lagu #2019GantiPresiden menjadi pro kontra di masyarakat. Lirik lagu tersebut menggambarkan kondisi Indonesia yang terpuruk. 

Dulu kami hidup tak susah, Mencari kerja sangat mudah
Tetapi kini, pengangguran, Semakin banyak gak karuan
10 juta lapangan kerja, Tetapi bukan untuk kita
Kerja, kerja, kerja, buruh asing yang kerja
Anak-anak bangsa tetap nganggur aja
Di sana sini orang menjerit,
Harga-harga selangit
Hidup yang sulit, Sembako naik, listrik naik
Di malam buta, BBM ikut naik (Buset)
Pajak mencekik usaha sulit,
Tapi korupsi subur penguasanya makmur
Rumah rakyat kau gusur, nasib rakyat yang kabur
Awas, awas, kursimu nanti tergusur
Beban hidup kami sudah gak sanggup, Pengennya cepet-cepet tahun depan
2019 ganti Presiden.

Demikian sebagian isi lirik lagu tersebut. Benarkah kondisi Indonesia seperti lirik lagu tersebut?

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengemukakan, perlu dilakukan validitas informasi terhadap lagu #2019GantiPresiden. Masalahnya, materi yang dijadikan lirik lagu sudah beberapa kali dibantah pemerintah.

“Lagu #2019GantiPresiden memang perlu dikonfirmasi validitas informasinya biar tak hoaks. Misalnya, soal serbuan tenaga asing dari China sudah dibantah oleh pemerintah. Termasuk angka pengangguran, pemerintah sudah mengklaim bisa mengurangi jumlahnya,” ungkap Adi Prayitno saat dihubungi Tagar News, di Jakarta, Selasa (12/6).

Dia juga menerangkan, sepantasnya sang pembuat lagu tetap mengedepankan data yang akurat pada lirik-liriknya. Tak hanya bersifat hiburan semata lagu #2019GantiPresiden, semestinya bersifat edukatif juga.

“Meski sebatas lagu, mestinya lirik-lirik yang disajikan berdasarkan data-data yang akurat biar tak terjadi pembohongan publik. Lagu jangan melulu hanya mengedepankan hiburan, dentuman musik, dan lain-lain. Tapi harus lebih edukatif,” pintanya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun punya pendapat yang berbeda. Dia justru memandang lagu #2019GantiPresiden merupakan representasi keadaan rakyat, terutama soal pengangguran.

“Lagu #2019Ganti Presiden secara sosiologis dan ekonomi menggambarkan rakyat kebanyakan. Sebab faktanya memang pengangguran bertambah,” ujarnya.

Dia mencontohkan kesulitan rakyat yang dirasakan saat ini dari segi ekonomi. Misalnya, dengan data yang dimilikinya, yakni dari 4,1 juta lulusan SMA, hanya sekitar 30% yang lanjut ke jenjang kuliah. Sekitar 1 juta lulusan SMA diterima kerja, dan sekitar 1,9 juta lulusan SMA sederajat menganggur.

“Pada saat yang sama, BBM dan listrik terus secara berkala naik, ini membebani hidup masyarakat. Utang negara terus membengkak akibat besar pasak dari tiang,” jelasnya.

Belum lagi, menurut dia, terdapat defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 2,3 triliun sementara perolehan pajak dan penghasilan non pajak setiap tahun hanya sekitar Rp 1,9 triliun.

Dia menambahkan ada sekitar Rp 400 triliun bergantung pada utang. Saat yang sama, cicilan utang dan bunga utang setiap tahun mencapai sekitar Rp 380 triliun.

“Bisa dibayangkan dengan postur APBN yang seperti itu, ada defisit APBN, cicilan utang, dan bunga utang yang tinggi. Bagaimana ini bisa dikatakan sehat secara ekonomi?” tanya dosen sosiologi politik ini.

Dia menyimpulkan, meski tak 100 persen benar, lirik lagu #2019GantiPresiden bisa menggambarkan keadaan rakyat yang sebenarnya. Terlebih, penilaiannya melibatkan kaum borjouis dan hedon yang kerap kali bersenang-senang di atas penderitaan rakyat kecil.

Fakta dan Angka
Sementara itu data yang diperoleh Tagar News dari Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2018 turun 20 basis poin (bps) menjadi 5,13% dibanding posisi Februari 2017 dan juga menyusut 37 bps jika dibanding posisi Agustus 2017. 

Mengenai lapangan pekerjaan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyebutkan setiap tahun lapangan pekerjaan selalu bertambah dua juta. 

Hanif merinci, tahun 2015 lapangan kerja di tanah air bertambah 2,8 juta. Kemudian di 2016 mencapai 2,4 juta lapangan kerja. Sementara sepanjang tahun 2017 lapangan kerja yang tercipta menyentuh angka 2,6 juta. 

"Jadi sudah melampaui target dua juta per tahun dari yang dijanjikan Jokowi-JK,” ujar Hanif kepada wartawan, Selasa (24/4/2018) lalu.

Pada kampanye Pilpres 2014, salah satu janji kampanye Jokowi-JK adalah akan membuka lapangan kerja sebanyak 10 juta dalam waktu lima tahun.

Sementara itu data juga menunjukkan pertumbuhan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia sejalan dengan pertumbuhan investasi PMA (FDI).

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) sepanjang 2017 tumbuh 8.5% menjadi Rp 430.5 triliun dibanding tahun sebelumnya.

Demikian pula investasi domestik (Domestic Direct Investment/DDI) tumbuh 21.5% menjadi Rp 349,8 triliun atau 1005% dari target tahun lalu.

Soal harga yang naik, data BPS menunjukkan angka ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, bahkan ketimpangan Indonesia masuk dalam tingkat rendah.

Kenyataannya sejak 2015 harga Premium justru turun. Pada April 2015 misalnya, harga Premium Rp 7.500/liter, sedangkan Januari 2016 harganya malah menjadi Rp 6.950/liter. Pada April 2016 turun lagi jadi Rp 6.450/liter. (nhn/yps)