Bandung, (Tagar 13/7/2018) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Jawa Barat menuturkan, kendati Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih belum ditetapkan, pihaknya menitipkan isu kependudukan menjadi kunci dalam membangun Jawa Barat, khususnya dalam menghadapi bonus demografi di Jabar yang berjalan lebih cepat dibandingkan nasional.

“Soal program strategis (BKKBN) yang akan dititipkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih, saya pikir mereka pasti sudah mengetahui karena dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, tetapi kami lebih menekankan kepada isu kependudukan diharapkan menjadi isu kunci dalam membangun Jabar,” tutur Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat, Sukaryo Teguh Santoso, saat ditemui di kantornya di Bandung, Jumat (13/7).

Stunting
Lebih lanjut Teguh menjelaskan isu kependukan yang diharapkan menjadi isu kunci dalam membangun Jawa Barat antara lain; pertumbuhan, dan struktur umur penduduk yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kependudukan, lingkungan, kesehatan termasuk kesehatan reproduksi hingga ihwal pemberdayaan perempuan dan generasi muda.
“Tetapi yang paling mendesak saat ini adalah mengenai isu stunting (gizi buruk) di Jabar, di mana penduduk usia balita di Jabar 32% diketahui terkena stunting,” jelasnya.

Permasalahan lain yang mendesak yaitu terang Teguh, mengenai fenomena remaja yang menikah muda, penyebaran HIV dan AIDS yang terus tinggi di Jabar, banyaknya penduduk usia remaja yang sudah terpapar narkoba hingga persoalan penduduk kelompok lanjut usia yang harus mendapatkan perhatian lebih oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih.

“Jangan sampai penduduk kelompok lansia ini justru sakit-sakitan karena akan mempengaruhi angka ketergantungan dan pertumbuhan ekonomi domestik itu sendiri (di Jawa Barat). Persoalan-persoalan inilah yang diharapkan menjadi prioritas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar yang terpilih,”  terangnya.

Bukan Ngurusi KB Saja
Di tempat yang berbeda, Kabid Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sekaligus Plt Sekretaris BKKBN Jawa Barat, Rakhmat menuturkan, pihaknya  berharap kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang terpilih dapat mendukung keberlanjutan khususnya peningkatan jumlah Kampung KB di Jabar karena program KB ini merupakan miniatur program kependudukan.

“Program KB ini merupakan program pembangun yang dimulai dari satuan kelompok terkecil yaitu, keluarga yang tentunya program Kampung KB ini bersinergi dengan sektor atau bidang-bidang lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia,” jelasnya.

Terutamanya bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan jumlah penduduk yang banyak, wilayah pinggiran, miskin, pesisir atau pedesaan hingga pelosok yang memang wilayah perlu perhatian lebih dalam pembangunan ataupun peningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

“Apabila saat ini Kampung KB baru berdiri kurang lebih 1.326 yang tersebar di kabupaten/kota di Jabar, maka mudah-mudahan sampai akhir 2018 akan terus bertambah terutamanya dengan dukungan pemerintah setempat,” ujarnya.

Kampung KB ini didirikan bukan saja untuk mengurusi soal aseptor KB saja tetapi mengurusi juga soal sosial, ekonomi,lingkungan dan ihwal lainnya.

“Yang tentunya akan bersinergi dengan pihak lainnya, sehingga Kampung KB yang merupakan pilot project atau model keterpaduan antar sektor di desa-desa akan terus berjalan secara berkelanjutan,” tutupnya. (fit)